JAKARTA - Sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Untuk itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 pada 28–29 Oktober 2025. Agenda ini bukan sekadar forum rutin, tetapi momentum strategis untuk merumuskan arah baru sistem pengamanan nasional yang adaptif terhadap ancaman multidimensi.
Rapat kerja mengusung tema “Transformasi Pengamanan Hulu Migas: Grand Design Pengamanan Hulu Migas Melalui Sinergi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, Intelijen, dan Sustainability untuk Ketahanan Energi Nasional.” Tujuannya adalah menghasilkan Grand Design Security Hulu Migas Nasional 2025–2030 yang menjadi panduan lintas sektor dalam menjaga keamanan energi Indonesia.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan holistik, yang mengintegrasikan pengamanan fisik, digital, intelijen, dan sosial masyarakat.
Pendekatan Terpadu dan Multidimensional
Djoko menjelaskan bahwa ancaman terhadap sektor energi kini tidak hanya berupa fisik, tetapi juga siber dan sosial. Sabotase, kejahatan siber, hingga konflik sosial di sekitar wilayah operasi menjadi isu nyata yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, strategi pengamanan harus lebih adaptif dan berbasis teknologi, dengan kolaborasi lintas lembaga sebagai fondasi utama.
“Kita ingin membangun ekosistem pengamanan hulu migas yang tidak hanya melindungi aset negara, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dan mendukung agenda transisi energi,” ungkap Djoko. Pendekatan ini juga selaras dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui sistem keamanan yang berkelanjutan, memastikan operasi hulu migas tetap berjalan aman, efisien, dan berdaya saing tinggi.
Empat Fokus Diskusi dalam Raker
Selama dua hari raker, peserta mengikuti empat Focus Group Discussion (FGD) tematik. FGD pertama membahas intelijen dan pencegahan gangguan keamanan, termasuk sistem early warning yang melibatkan koordinasi BIN, TNI, Polri, BSSN, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Fokus ini menjadi pondasi untuk membangun protokol intelijen terpadu di tingkat nasional.
FGD kedua menyoroti transformasi digital dan arsitektur keamanan nasional. Pengamanan fisik dan siber digabung dalam satu kerangka kerja terintegrasi untuk memitigasi risiko teknologi modern. FGD ketiga menekankan peran masyarakat sebagai mitra strategis. Model kemitraan sosial dan sistem pelaporan dini potensi gangguan diharapkan memperkuat keamanan di sekitar wilayah operasi.
Sementara itu, FGD keempat membahas kerangka keamanan yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pendekatan ini memastikan pengamanan hulu migas tidak hanya aman secara operasional, tetapi juga selaras dengan agenda keberlanjutan energi nasional.
Capaian Konkret dan Implementasi Grand Design
Raker ditargetkan menghasilkan beberapa capaian strategis. Di antaranya adalah peta risiko nasional (National Risk Map) yang memetakan titik rawan illegal drilling, ancaman siber, dan potensi konflik sosial. Protokol intelijen bersama, model Command and Control berbasis digital (CBS), serta panduan keamanan untuk proyek transisi energi juga disiapkan.
SKK Migas dan KKKS menyiapkan pilot project Digital Command Center sebagai pusat koordinasi keamanan terpadu. Model ini akan mengawasi wilayah operasi hulu migas secara real-time, mendeteksi potensi gangguan sejak dini, dan mengintegrasikan data dari berbagai lembaga terkait. Dengan sistem ini, operasi migas dapat berjalan lebih aman, efisien, dan sesuai standar keberlanjutan.
Djoko menekankan, “Ketahanan energi nasional tidak akan tercapai tanpa keamanan yang kokoh dan berkelanjutan. Grand design ini akan menjadi dasar untuk memastikan setiap operasi migas berjalan aman, efisien, dan berdaya saing.” Dengan pendekatan yang menggabungkan teknologi, intelijen, dan pemberdayaan masyarakat, pengamanan hulu migas diharapkan menjadi sistem yang terukur, terintegrasi, dan mendukung transisi menuju energi berkelanjutan.