JAKARTA - Pemerintah memastikan pelaksanaan paket stimulus ekonomi akan terus berlanjut hingga 2026 untuk mendorong pertumbuhan sektor strategis.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya pemantauan program-program stimulus yang telah dirancang sejak awal pemerintahannya. Airlangga menegaskan, beberapa program yang menjadi prioritas tetap berjalan, termasuk insentif untuk UMKM, pariwisata, dan sektor padat karya.
“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai regulasi, seperti penundaan PPh final untuk UMKM sampai 2027, PPh untuk pariwisata dan padat karya, insentif PPN DTP untuk sektor perumahan, serta diskon iuran JKK dan JKM,” ujar Airlangga. Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan UMKM dan pelaku usaha strategis lainnya tetap mendapatkan dukungan fiskal yang signifikan.
Indikator Ekonomi Terkini Masih Positif
Airlangga melaporkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan hasil menggembirakan. Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level 100–115, menandakan optimisme masyarakat tetap tinggi. Sektor retail tumbuh sebesar 5,8%, PMI Manufaktur tercatat 50,4, dan investasi mencapai Rp1.434,3 triliun.
“Mandiri Spending Index juga meningkat ke level 297 di akhir tahun, sejalan dengan data dari perbankan lainnya. Utilitas produksi pun menunjukkan tren positif,” jelas Airlangga.
Pemerintah menekankan bahwa pemantauan terhadap indikator ini menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas paket stimulus dan memastikan bahwa aliran ekonomi berjalan optimal, terutama menjelang akhir tahun.
Dukungan Khusus untuk UMKM dan Sektor Strategis
Salah satu keputusan penting yang diumumkan adalah penundaan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM hingga 2027. Kebijakan ini bertujuan memberi ruang usaha kecil dan menengah untuk berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak yang mendadak.
Selain UMKM, sektor pariwisata, padat karya, dan perumahan mendapat insentif fiskal yang mendorong aktivitas ekonomi. Pemerintah juga memberikan kemudahan administrasi untuk Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi, menjaga arus kas pelaku usaha, serta memastikan stimulus dapat dirasakan secara merata di berbagai sektor.
Program Kementerian Lain Tetap Difokuskan dan Dimonitor
Selain stimulus fiskal, Airlangga juga memaparkan perkembangan program kementerian lainnya yang menjadi prioritas pemerintah. Di sektor pertanian dan hilirisasi, program-program seperti revitalisasi tambak dan modernisasi kapal perikanan menjadi sorotan.
Contohnya, revitalisasi tambak Pantau Utara mencakup 20 ribu hektare, pengembangan tambak undang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur, dan modernisasi kapal perikanan untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga tetap memantau program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.
“Hampir seluruh kementerian menyampaikan laporan terkait program andalan Bapak Presiden, dan semua program ini terus dimonitor hingga akhir tahun 2025,” pungkas Airlangga.
Dengan kombinasi stimulus fiskal dan program sektoral, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, mendorong produktivitas UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.